inionlinebekasi Portal Berita Terpercaya Bekasi 
CIBARUSAH, bekasi.IniOnline.id-Rapat Kordinasi (Rakor) membahas solusi terhadap dampak ambruknya Jembatan Cipamingkis Jonggol Bogor digelar di Aula Kecamatan Cibarusah Bekasi. Rapat dihadiri unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas PUPR, Dishub Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, Perum Jasa Tirta (PJT) Jatiluhur, unsur TNI/Polri dan Tokoh Masyarakat kemarin
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Sarup mengatakan, pertemuan dilaksanakan karena adanya keluhan masyarakat Cibarusah. Mereka mengeluhkan banyaknya kendaraan besar pengangkut material yang melintas di wilayahnya. Hal itu dapat merusak infrastruktur jalan dan jembatan.
“Pertemuan ini kami laksanakan karena adanya keluhan masyarakat Sirnajati Cibarusah. Mereka memprotes kendaraan bertonase tinggi yang melintas di wilayahnya,” kata Kadis Perhubungan Sarup selaku pemrakarsa pertemuan.
Karena itu, ia berharap pertemuan dapat menghasilkan keputusan yang berpihak kepada masyarakat dalam bentuk nyata. Hasilnya tidak hanya himbauan atau slogan belaka tapi kerja nyata di lapangan.
“Hari ini, kami sengaja mengundang semua unsur yang terkait dalam permasalahan penanganan dampak ambruknya Jembatan Cipamingkis Jonggol. Ada PUPR Dan Dishub Provinsi dan Kabupaten serta unsur TNI/Polri,” lanjutnya.
Camat Jonggol Kabupaten Bogor Beben Suhendar SH, MM mengatakan, ambruknya Jembatan Cipamingkis telah berdampak luas. Sehingga perlu mencari solusi agar mayarakat Bogor dan Bekasi tidak terkena dampak yang lebih parah.
“Kami dari Bogor telah berusaha keras mencari solusi bagi masyarakat. Terutama perbaikan jalan Rawabogo dan pembuatan jembatan darurat yang membentang diatas sungai Cipamingkis,” kata Beben.
Namun, sampai saat ini lanjut dia, keberadaan pemerintah, baik provinsi maupun pusat belum hadir disana. Pasalnya, sampai saat ini jembatan darurat belum disediakan oleh pemerintah. Unsur terkait, PUPR dan Dishub Provinsi baru sebatas sosialisasi dan slogan. Sementara rakyat sudah teriak menderita.
“Jembatan darurat itu murni swadaya masyarakat. Tidak ada sepeserpun dana pemerintah yang digunakan. Jadi wajar kalau masyarakat pemodal jembatan meminta bayaran bila ada kendaraan yang melintas. Saya selaku camat tidak bisa melarang masyarakat,” pungkas Beben. (yusuf)
