inionlinebekasi Portal Berita Terpercaya Bekasi 
Muaragembong, bekasi.IniOnline.id-Amblasnya Jembatan Ciherang Pantai Harapanjaya Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi, membuat Ketua LSM Sniper Indonesia Gunawan angkat bicara. Ia meminta aparat penegak hukum, mengusut tuntas. Jembatan yang pengerjaannya oleh PT. Cendana Wangi, menelan biaya Rp 5,6 miliar lebih dari APBD Kabupaten Bekasi tahun 2016.
Nampak jelas posisi abutment (konstruksi penyangga) miring dan amblas. Miringnya abutment membuat struktur lainnya seperti girder/balok beton ikut bergerak dan posisinya tidak tegak lurus sehingga girder/balokpun terjadi keretakan dan patah.
“Kondisinya memprihatinkan. Ini karena ketidakpahaman rekanan dalam mengerjakan jembatan seperti ini,” kata Gunawan kepada bekasi.IniOnline.id, Rabu (15/3).
Lanjut dia, ini disebabkani struktur dan konstruksi pondasi yang tidak kuat. Bisa terjadi akibat kesalahan perencanaan di DED. Sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan pondasi tidak menyesuaikan kondisi struktur tanah dilokasi yang akan dibangun. Atau dalam menentukan pemilihan type pondasi ada kesalahan.
Misalnya, di lokasi tersebut seharusnya menggunakan pondasi type tiang pancang, tetapi yang dilakukan oleh pihak pelaksana proyek (rekanan) menggunakan pondasi type bored pile atau pondasi tiang yang dicor di tempat. “Kesalahan perencanaan seperti ini bisa saja terjadi sehingga mengakibatkan hasil pekerjaan pembangunan jembatan gagal konstruksi” lanjutnya..
Untuk itu, disarankan tidak perlu ada perbaikan karena akan percuma saja. Jembatan yang gagal konstruksi jika diperbaiki hasilnya tidak menjamin kokoh dan kuat. “Bisa-bisa malah menjadi ancaman keselamatan bagi pengguna jembatan jika pihak pemda tetap ngotot memperbaiki dan memanfaatkan jembatan tersebut untuk sarana transportasi,” tandasnya.
Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA), Pelaksana proyek, dan Konsultan Pengawas merupakan pihak yang bertanggungjawab atas amblas dan miringnya jembatan,
“Semua yang berperan baik dalam proses perencananaan dan pelaksanaan harus diminta pertanggungjawaban, karena pembangunan jembatan tersebut menggunakan APBD yang note bene bersumber dari uang rakyat,” tegasnya.
Demi kelangsungan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas di Kabupaten Bekasi, kasus amblasnya Jembatan Ciherang mesti diusut tuntas penegak hukum. Perundang-undangan tentang pembangunan yang diduga gagal konstruksi sudah diatur jelas dalam UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. (Rosyid/Soeft)
